AKSI AMST bersama FoRMaS

Formas: Tuntaskan Kasus TPPU Nur Alam
POSTED OCTOBER 28, 2013 - 17:19

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam. (Foto: Istimewa)
Jakarta, Seruu.com - Puluhan mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Front Rakyat dan Mahasiswa Sultra (Formas) melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh hari ini. Elemen mahasiswa gabungan yang ikut unjuk rasa juga menuntut penuntasan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) USD4,5 juta yang dilakukan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam.

Dalam aksinya, massa menggelar aksi teartikal mengambarkan bingkai Sumpah Pemuda.

"Kami menekankan peran pemuda dalam mengawal terlaksananya cita-cita perjuangan kemrdekaan RI 1945, " ujar orator aksi Formas Wahidin Kusuma Putra dalam keterangan persnya kepada Seruu.com, Senin (28/10/2013).

"Secara khusus kami menitikberatkan posisi pemuda di Sulawesi Tenggara untuk bertanggung jawab mengawal segala kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sultra, " tambah dia menegaskan.

Wahidin mengatakan, Formas siap mengawal hingga tuntas Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sejumlah USD4,5 juta yang dilakukan Sultra Nur Alam.

"Kami tidak menginginkan daerah Sultra semakin hancur karena Nur Alam dibiarkan terus memimpin Sultra. Untuk itu, Formas meminta untuk Nur Alam segera diperiksa dan ditangkap, " tegasnya.

Menurutnya, informasi mengenai dugaan Kasus TPPU sebesar USD4,5 juta setara Rp36 Miliar sudah tersebar luas di media selama beberapa minggu ini dan sampai hari ini tidak ada bantahan sedikitpun yang dilakukan pihak Gubernur

"Hal ini menunjukan bahwa pihak Gubernur membenarkan kabar ini, " jelasnya.

Karena itu, Wahidin menambahkan, untuk mengantisipasi segala kemungkinan atas upaya-upaya  Gubernur Nur Alam untuk menutupi kasus ini dari publik serta mnghindari terjadinya suap, maka pihaknya berharap Kejaksaan Agung tidak lambat dalam penyelidikan serta bisa lebih terbuka kepada Publik.

"Tidak perlu ditutupi dari publik, masyarakat Sultra harus tahu kedok Gubernur Sultra," harap Wahidin.

"Kami juga berharap KPK RI tidak diam mengenai kasus ini, dan segera turun ke Sulawesi Tenggara untuk memeriksa seluruh aset kekayaan Nur Alam yang diduga sebagian besar dari hasil pencucian uang," pungkasnya. [Simon]